MediaBerantas_
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sopir truk pengangkut batu bara di Kabupaten Way Kanan kembali mencuat dan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Praktik ilegal ini dinilai sebagai potret buram penegakan hukum di daerah, terlebih muncul dugaan adanya keterlibatan oknum aparat kepolisian dari Polres Way Kanan.
Isu bahwa oknum pelaku pungli mendapat “bekingan” dari internal kepolisian setempat, memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa pengawasan internal di tubuh Polri masih belum optimal.
Hal ini menambah deretan persoalan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Ini bukan sekadar masalah hukum biasa, tapi mencerminkan sistem yang sudah sakit. Jika benar ada keterlibatan aparat, maka ini bukan lagi pelanggaran individu, tapi kejahatan terstruktur yang harus dibongkar,” ujar Tommy Perdana Putra, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sumbagsel, dalam pernyataannya, Minggu (4/5/2025).
Tommy menyebut, praktik pungli terhadap sopir truk batu bara bukan hanya merugikan para pekerja yang tengah mencari nafkah, namun juga mencoreng citra kepolisian secara nasional.
Ia menilai, dugaan keterlibatan Kasat Reskrim dan Kapolres Way Kanan dalam melindungi praktik tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap tugas negara.
“Kami mendesak Kapolda Lampung bertindak tegas. Jangan sampai institusi kepolisian di Lampung berubah menjadi sarang pemalak berkedok aparat. Jika dugaan ini terbukti, maka pencopotan jabatan hingga proses hukum terhadap para pelaku harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan kasus ini.
“Masyarakat punya hak untuk tahu, dan harus dilibatkan dalam pengawasan agar proses hukum tidak berhenti di tengah jalan. Jika tidak ditindak serius, praktik semacam ini akan terus berlangsung di bawah permukaan dan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” tambahnya.
Tommy menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Polri segera melakukan pembersihan internal dari oknum-oknum yang merusak citra institusi.
Ia menegaskan bahwa reformasi di tubuh kepolisian harus menjadi prioritas demi mengembalikan kepercayaan rakyat dan menjaga marwah institusi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. ( Red )
