PRINGSEWU MediaBerantas_ Kabupaten Pringsewu memiliki luas lahan sawah 13.720 hektar dengan potensi produksi gabah pada musim tanam rendeng 2024-2025 ini mencapai 83.692 ton gabah kering giling yang setara dengan 53.410 ton beras. Sedangkan proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat hingga April 2025 adalah ± 10.232 ton.
“Hal ini menunjukkan Kabupaten Pringsewu mengalami surplus beras sebanyak 43.178 ton,” ungkap Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas pada acara Gebyar Mekanisasi Pertanian Kabupaten Pringsewu 2025 di Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu, Kamis (24/4/2025).
Dikatakan Bupati Riyanto Pamungkas, pihaknya berupaya mempercepat swasembada pangan dan membantu petani dalam menjual gabahnya, dimana hal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI No.16 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terkait gabah dan rafaksi.
“Saat ini harga jual gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan Rp 6.500 yang akan dibeli oleh Bulog tanpa adanya syarat seperti kadar air pada gabah kering panen. Hal ini tentu dapat membantu petani mendapatkan harga jual lebih baik dan layak,” katanya.
Nantinya, lanjut Riyanto, gabah hasil pembelian dari petani tersebut akan dimanfaatkan pihak Bulog sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dalam upaya mendukung swasembada pangan. Upaya lain dalam mendukung swasembada pangan adalah melalui mekanisasi pertanian serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas pertanian, mulai proses panen, olah lahan hingga proses tanam kembali.
Mekanisasi pertanian yang sudah dilakukan di Kabupaten Pringsewu khususnya di Pekon Pujodadi adalah penggunaan combine harvester untuk panen, traktor roda empat untuk olah tanah, dan transplanter untuk tanam.
“Keuntungannya adalah dapat menurunkan biaya produksi, mengatasi kekurangan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat kegiatan usaha tani yakni percepatan tanam,” jelasnya.
Acara Gebyar Mekanisasi Pertanian Kabupaten Pringsewu dihadiri Stafsus Kementan, Wabup Pringsewu beserta jajaran pemerintah daerah, DPRD dan forkopimda serta gapoktan setempat. (*/Her)
